Sekadau Hilir, Madah Sekadau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekadau melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, bertempat di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Sekadau, Selasa (28/10/2025).

Adapaun yang menjadi focus Utama pada FGD ini yaitu legalitas usaha arwana di Kabupaten Sekadau, dimana arwana adalah ikan hias yang dilindungi dan masuk dalam daftar appendiks CITES, legalitas menjadi syarat mutlak.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, menegaskan bahwa perizinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

"Kabupaten Sekadau memiliki potensi besar di berbagai sektor, baik UMKM maupun perusahaan berskala besar," Ucapnya 

Wabup Subandrio menambakan, Legalitas menjadi kunci agar usaha dapat berkembang, memperoleh pembinaan dari pemerintah, dan mengakses dukungan pendanaan. 

"Melalui perizinan yang jelas, pelaku usaha juga terlindungi dari risiko hukum di kemudian hari,”Tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Sekadau, Handayani mengatakan bahwa masih minimnya pelaku usaha ikan arwana yang memiliki legalitas usaha resmi, khususnya pada KBLI 03271 (Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi).

"Hingga saat ini, baru satu pelaku usaha di Sekadau yang terdaftar dengan KBLI tersebut, yaitu PT. Tirta Kapuas,"Ucapnya. 

Handayani berharap melalui kegiatan ini, pelaku usaha lainnya dapat memahami pentingnya legalitas sebagai bentuk kepatuhan dan perlindungan terhadap usaha mereka.

"Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang penegakan hukum serta mencegah perdagangan ilegal pada satwa yang dilindungi oleh pemerintah,"Pungkasnya.

Pada kegiatan tersebut juga disampaikan materi oleh Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak. (MadahSekadau/Sal/Hm/Ht).